TENGGARONG, Tak berlebihan jika Kutai Kartanegara dijuluki sebagai daerah yang akan raya, akan hasil bumi baik batubara dan minyak-gas. Hasil bumi yang melimpah tersebut menjadikan sumber APBD tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Kaltim bahkan kabupaten/kota di Indonesia.

Namun sangat disayangkan, pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kukar yang bersumber dari dana negara tak terlaksana tepat sasaran, ini dibuktikan dengan banyaknya proyek proyek mega besar yang hingga kini tak kunjung tertuntaskan alias mangkrak, sebut saja proyek jalan Bukit Biru-Batuah, Tenggarong Seberang-Muara Badak, Proyek CBD dan proyek lainnya. Belum lagi masalah proyek peningkatan jalan Patin Tenggarong yang sebenarnya kondisinya jalan tersebut masih bagus, namuk kelihatan dipaksakan untuk mendapatkan anggaran proyek cor pada anggaran perubahan 2017 ini.

Ketua CIC (Comite Investifasi Coruption) Kaltim Amirudin menyebut kondisi jalan Patin Tenggarong sebenarnya masih sangat layak untuk digunakan masyarakat, namun aneh pada perubahan 2017 ini dilaksanakan peningkatan jalan dengan nilai sangat fantastis sebesar Rp19 miliar lebih untuk sekitar panjang jalan 800 meter saja. Amir menyebut proyek tersebut terkesan dipaksakan dan pemborosan, ini patut menjadi pembelajaran baik pemerintah dan DPRD agar dalam menjalankan tupoksi bisa berjalan dengan baik dan cermat.

“Lihat jalan dihulu Kukar, seperti di Sebulu kondisinya rusak parah, warga yang meliwati jalan itu saja harus berjibaku karena kondisi becek. Begitupun di wilayah Sebelimbingan Tuana Tuha, juga kondisinya sangat memprihatinkan. Kami menilai perencanaan yang dirancang Pemkab Kukar tidak tepat sasaran,” papar Amirudin.

Sementara itu secara terpisah Anggota DPRD Kukar H Salehudin, menilai pelaksanaan pembangunan jalan cor Patin merupakan bentuk hasil perencanaan pemerintah yang buruk.

Anggota Komisi I DPRD Kukar H Salehudin menyatakan bahwa proses usulan terhadap pembangunan cor jalan di Jalan Patin Tenggarong mengabaikan kepentingan skala prioritas yang diharapkan masyarakat.”Perencanaan salah dari awal, perencanaan pembangunan yang buruk,” kata H Salehudin, mantan Ketua DPRD Kukar ini.

Sumber pendanaan atas proyek tersebut diketahui berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian tentu dalam proses usulan harus mempertimbangkan skala prioritas, sehingga tidak akan menimbulkan pemborosan dan jadi mubazir.

“Pusat tidak mungkin kasih anggaran untuk membangun jalan yang masih baik, karena asset masih terhitung tetapi kenapa kok ditindih dengan proyek baru. Kalau seperti itu, maka yang terjadi data asset Kukar akan tidak karuan, berapa nilai asset yang akan dihapus. Sebab untuk membongkar pos kamling saja kalau tercatat sebagai asset daerah harus ada mekanismenya,” papar H Salehudin.

Perlu diketahu sesuai plang papan proyek, anggaran pembangunan Jalan Patin Tenggarong bersumber pada dari DAK 2017 senilai Rp19 miliar lebih.awi/poskotakaltimnews.com